Sulsel Dukung Penuh RUU Keamanan Siber, Siap Perkuat Perlindungan Data Masyarakat  

SULSEL NETWORK - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber yang digagas oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). RUU ini dinilai sebagai fondasi penting untuk melindungi masyarakat di era digital.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulsel, Ir. Andi Bakti, dalam forum uji publik RUU Keamanan dan Ketahanan Siber di Makassar, Senin (8/9/2025). Menurutnya, di tengah transformasi digital yang masif, ancaman kejahatan siber juga semakin kompleks.

"Ancaman siber kini tidak hanya soal pencurian data, tapi juga serangan malware hingga penyalahgunaan informasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional," ujar Andi Bakti.

Baca Juga: Spentera Bantu Penguatan Keamanan Siber Pada Infrastruktur Informasi Vital  Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Siber

Ia menambahkan, RUU ini akan menjadi kerangka hukum yang komprehensif dan panduan kolaborasi lintas sektor.

"Bagi kami di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan, regulasi ini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital, penguatan layanan publik berbasis teknologi, serta perlindungan data dan infrastruktur penting daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsda R. Tjahjo Kurniawan, menegaskan urgensi regulasi ini.

Ia menyinggung insiden keamanan siber yang terjadi pada tahun 2024 yang mengganggu layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, persandian bukan hanya istilah teknis, melainkan sistem nyata untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi.

Dengan adanya RUU ini, diharapkan pemerintah dan swasta dapat bekerja sama untuk memastikan ruang digital yang aman bagi masyarakat. RUU ini juga diharapkan dapat memperkuat kedaulatan Indonesia di ruang digital dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.