SULSEL NETWORK— Puncak peringatan 356 Tahun Sulawesi Selatan digelar penuh khidmat di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Minggu, 19 Oktober 2025..
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulsel tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., yang mewakili Menteri Dalam Negeri, serta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rusdi Masse.
Dalam sambutannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa peringatan 356 tahun Sulsel ini bukan sekadar memperingati bertambahnya usia daerah, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen melanjutkan karya besar pembangunan dan memperkuat persatuan.
“Perjalanan panjang Sulawesi Selatan bukan hanya tentang masa lalu yang gemilang, tetapi juga tentang masa depan yang penuh harapan," sebutnya.
"Dari sawah-sawah subur di Bone dan Wajo, pelabuhan di Makassar yang ramai, kopi Toraja yang harum, hingga ikan segar di Selat Makassar. Kita punya segalanya untuk maju,” ujarnya.
Akhmad Wiyagus mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan, dan masyarakat Sulawesi Selatan yang telah menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian daerah.
“Perayaan ini adalah milik kita semua. Pengingat bahwa negara hadir melalui kerja nyata yang dirasakan hingga ke desa dan pulau-pulau kecil. Sulawesi Selatan dibangun di atas nilai luhur siri’ na pacce, yang menumbuhkan keberanian, kegigihan, dan kepedulian,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat di atas 5 persen, didukung oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel mencapai 75,18, menggambarkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 turun menjadi 4,96 persen, dan tingkat kemiskinan per Maret 2025 mencapai ke 7,6 persen, terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Inflasi tahunan per September 2025 juga terjaga di kisaran 1,67 persen, menunjukkan efektivitas pengendalian harga dan pasokan melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah.
Di bidang tata kelola pemerintahan digital, Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulsel mencapai 3,94 (kategori sangat baik), sementara kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berada di zona hijau.
“Tugas kita berikutnya adalah menerjemahkan capaian itu menjadi layanan publik yang semakin cepat, transparan, dan aman,” kata Wiyagus.