SulselNetwork.com-- Serangan isu politik identitas semakin menguat menyerang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hal ini tidak mengherankan mengingat nama Anies digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Terkait hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, serangan terhadap Anies itu dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Kala itu, Anies dianggap menggunakan sentimen agama untuk memenangkan pemilihan.
"Makin ke sini makin banyak serangan kepada Anies, utamanya selalu dikaitkan dengan Pilkada DKI 2017. Seolah-olah orang tidak bisa move on dari sana. Seperti dosa jariyah," kata Refly di kanal YouTube pribadinya dikutip pada Sabtu (25/6/2022).
Baca Juga: Refly Harun Bilang JK Siapkan Pasukan Khusus Demi Menangkan Anies di Pilpres
Menurut Refly, penggunaan politik identitas sebetulnya sah-sah saja, atau tidak bermasalah. Namun, yang tidak boleh digunakan menurutnya adalah isu SARA untuk menyerang lawan politik.
"Politik identitas its ok, yang tidak boleh adalah SARA. Jadi yang tidak boleh itu SARA digunakan untuk menyerang pihak lain. Tapi kalau kita mengungkapkan identitas sendiri, why not? Enggak ada masalah," jelasnya.
Penggunaan politik identitas baginya sah-sah saja selama mematuhi koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
"Jangan salah kaprah seolah-olah identitas keagamaan sama sekali tidak boleh dipakai dalam berpolitik. Enggak begitu," ucapnya.
Artikel Terkait
Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Megawati, Jokowi Beri Potongan Pertama untuk Ketua Umum PDIP
Refly Harun Bilang JK Siapkan Pasukan Khusus Demi Menangkan Anies di Pilpres
Gertakan Bu Mega Dianggap Masih Kurang, Said Didu Singgung Pemberi Janji Palsu dan Kader yang Ingin Korupsi
Saling Sindir di Twitter, Cak Imin Bilang Bukan PKB, Yenny Wahid: Bisanya Ambil Partai Orang Lain
Nasdem Disebut Bisa Saja Tak Pilih Anies atau Ganjar, Begini Analisa Refly Harun