"Memang sebenarnya karena aturan memungkinkan yah tidak ada masalah dengan satu pasangan. Tapi kembali lagi ke dasarnya (demokrasi) bahwa masyarakat sebaiknya diberikan alternatif-alternatif pilihan terbaik," imbuh Sukri.
Berbeda jika sejak awal hanya satu alternatif calon saja. Menurut dia, partai sah-sah saja mengusung calon tersebut dengan dalil bahwa hanya itu putra putri terbaik Sulsel.
Namun dalam faktanya ada banyak calon yang sejak awal menyatakan diri siap maju dalam Pilgub Sulsel 2024. Seperti Mohammad Ramdhan Pomanto, Ilham Arief Sirajuddin, Adnan Purichta Ichsan dan Andi Iwan Darmawan Aras yang belakangan juga santer dibicarakan bakal maju.
"Jika memang bahwa siapapun kandidat yang didukung itu adalah pilihan terbaik, satu kandidat sayakira tidak ada masalah. Cuman kalau memang ada kandidat-kandidat lain yang memang juga memiliki potensi yang sama maka sebaiknya diberikan ruang hingga rakyat punya pilihan. Mestinya partai politik memikirkan itu karena kita lihat kan beberapa waktu terakhir ini terkait wacana nama-nama calon gubernur kan ada banyak, bukan hanya satu orang saja," kata dia.
Adanya kecenderungan partai politik sedang mengarahkan pilihan rakyat hanya pada satu pasangan calon saja dan tidak memberi ruang bagi calon alternatif lainnya, menurut Sukri Tamma patut muncul kecurigaan bahwa ada kepentingan segelintir kelompok dalam Pilgub Sulsel 2024.
"Kalau itu terjadi tentu ada kecurigaan. Kenapa ini hanya mengarah pada satu pasangan saja sementara ada alternatif lain. Makanya kita kaitkan tadi ada kepentingan tertentu atau kepentingan partai politik. Situasi inilah muncul asumsi-asumsi bahwa ini tradisional, ini bicara adanya oligarki yang kuat yang mendorong satu saja dan menguasai peta perpolitikan dan itu tidak bisa kita menghindari munculnya wacana dan isu-isu tersebut melihat kecenderungan yang ada," jelas Sukri.
"Apalagi kemudian kemarin ada kasus ada ketua partai bersemangat untuk maju tiba-tiba tidak jadi. Tiba-tiba partainya mengalihkan dukungan, itu artinya ada kekuatan yang mendorong partai politik untuk mengarahkan pada satu pasangan. Inilah yang memunculkan wacana oligarki. Kemudian nanti jika ini betul-betul terjadi tentu kita harus dalam tanda petik harus menjaga agar jangan sampai kondisi-kondisi ini akan merusak demokrasi yang sudah kita bangun selama ini," sambung dia.
Lebih jauh, Sukri mengatakan, disampaikan, dalam upaya menjaga integritas proses pemilihan dia mendorong partai politik untuk mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai demokrasi dalam menentukan dukungan mereka, serta untuk memastikan bahwa keputusan mereka mewakili aspirasi sebanyak mungkin pemilih.
Dengan begitu, Pilgub Sulsel semakin mendekati proses demokrasi yang sehat. Serta keputusan partai politik tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi di Sulsel.
"Artinya biarkan masyarakat yang memilih di antara alternatif itu. Sekali lagi satu kandidat itu tidak salah karena regulasi memungkinkan. Tapi sekali lagi nilai-nilai yang memungkinkan masyarakat punya alternatif pilihan karena selama ini memang ada beberapa muncul nama-nama dan terpinggirkan sehingga kepentingan masyarakat punya alternatif pilihan itu akan terpinggirkan. Kalau kita bahasakan sederhana itu artinya parti politik tidak berhasil mewujudkan kepentingan rakyat untuk punya pilihan," kata Sukri.