Kementerian Diwacanakan Bertambah Jadi 40, Chusnul Chotimah Pertanyakan Sikap Konsisten Prabowo-Gibran dan Pendukungnya

SulselNetwork.com-- Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah menyoroti wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jadi 40 menteri. Saat ini, kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya berjumlah 34 unit.

Chusnul menyebut jika rencana itu terlaksana, maka sikap Prabowo dan pendukungnya tidak konsisten dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang ramping.

"Jika nanti ini betulan terjadi, sikap konsisten mereka yg ngaku pendukung @jokowi akan kembali diuji," kata Chusnul dikutip SulselNetwork.com di akun X miliknya @ch_chotimah2, Senin (20/5/2024)·

Baca Juga: Jukir Liar di Jakarta Bikin Resah, Chusnul Chotimah Ungkit Keberhasilan Ahok Lakukan Penertiban

"Dulu mereka banggakan kabinet ramping apakah akan berubah mendukung kabinet gemuk?," sambung Chusnul.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengungkap wacana penambahan Kementerian di pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Yusril menyebut telah mendengar wacana penambahan kementerian dari 34 menjadi 40.

"Saya sih belum dengar resmi dari beliau (Prabowo). Wacana yang berkembang sekitar 40. Jadi ya nambah sekitar 6 kementerian lagi dari hari sekarang," kata Yusril kepada wartawan saat Musyawarah Dewan Partai di kantor DPP PBB, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2024).

Baca Juga: Komentar Budiman Soal Ganjar yang Siap Jadi Oposisi Disorot, Chusnul Chotimah: Dia Lupa Omongan Sendiri

Yusril mengungkap potensi penambahan Kementerian ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih. Menurutnya, kemungkinan penambahan kementerian ini dapat terealisasi.

Dia menyebut penambahan jumlah Kementerian ini dapat disesuaikan dengan program kerja yang telah direncanakan. Dia mencontohkan jika penambahan Kementerian terjadi, salah satunya program kerja yang menjadi fokus yakni program makan siang gratis.

"Misalnya apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang? Memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, memberi susu gratis dan lain-lain. Nanti itu akan ditangani siapa? Apakah cukup oleh Kementrian yang ada? Atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada Kementerian khusus untuk tangani masalah itu," ujar Yusril.