SulselNetwork.com--Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, merespon pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman yang khawatir Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak netral menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ngabalin balik mempertanyakan Benny yang khawatir akan netralitas Jokowi. Sebab, ia melihat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ketika menjadi presiden.
"Dia paham nggak kalau Jokowi itu bukan presiden yang langsung jadi ketum partai?," kata Ngabalin saat dihubungi pada Selasa (9/5/2023).
"Jokowi itu bukan SBY yang langsung jadi ketum Partai Demokrat, bukan," sambungnya.
Ia menjelaskan kalau selain menjadi kepala negara, Jokowi juga menjadi pembina politik. Menurutnya, karena Indonesia memilih sistem demokrasi dalam pengelolaan pemerintah di Indonesia, maka presiden juga berperan sebagai pembina politik di Tanah Air.
"Menjelang pemilu ini, kalau gonjang ganjing politik di Tanah Air itu terjadi, maka yang akan merugikan kita, bangsa ini, itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah," terangnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kalau misalkan kecurigaan itu benar dilakukan, Benny menganggap Jokowi tengah mengumandangkan perang.
Jokowi tengah menjadi sorotan karena dianggap cawe-cawe dalam urusan mencari sosok calon presiden (capres) 2024. Tidak sedikit pihak juga mengkritisi Jokowi yang menjadikan Istana Merdeka sebagai tempat kumpul partai politik pro pemerintah untuk membahas hal tersebut.
"Jika benar Presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang," kata Benny melalui akun Twitternya @BennyHarmanID dikutip Senin (9/5/2023).
Perang yang dimaksud Benny itu menggambarkan Jokowi tengah melawan rakyat. Benny lantas meminta kepada Jokowi untuk berhati-hati dan sadar diri kalau saat ini masih menjabat sebagai presiden yang menjadi lambang negara.
"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan tertentu," terangnya. (*)
Artikel Terkait
Demokrat Sindir Calon Penantang di Pilpres, Belum Ada yang Umumkan Jagoan
Rencana Koalisi Besar Oleh Jokowi Dinilai Sulit Terealisasi, Demokrat: Siapa yang Jadi Capres?
Legislator Demokrat Dukung Mahfud MD Bentuk Satgas Transaksi Janggal: Jangan Ditutup-tutupi!