Sektor Jasa Keuangan Sulsel Tetap Stabil, Aset Perbankan Capai Rp207 Triliun

SULSEL NETWORK, MAKASSAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat mencatat sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan hingga Juli 2025 masih menunjukkan ketahanan yang baik.

Stabilitas ini tercermin dari pertumbuhan positif pada sektor perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan non-bank, meski dinamika global dan domestik terus berlangsung.

Pada sektor perbankan, total aset perbankan di Sulsel mencapai Rp207,78 triliun, tumbuh 4,89 persen (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menguat sebesar 8,10 persen (yoy) dengan nominal Rp142,85 triliun, yang mayoritas didominasi tabungan dengan porsi 58,36 persen.

Sementara itu, penyaluran kredit tumbuh 4,13 persen (yoy) dengan nilai Rp168,19 triliun. Kredit produktif mendominasi dengan share 53,67 persen, namun pertumbuhan tertinggi dicatatkan kredit konsumtif yang naik 7,43 persen. Dari sisi sektor ekonomi, kredit terbesar mengalir ke perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 22,95 persen.

Baca Juga: Jusuf Kalla: RS Faisal Harus Jadi Rumah Sakit Modern dan Kompetitif

Kinerja intermediasi perbankan di Sulsel juga terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 119,84 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) di level 3,05 persen.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, mengatakan pencapaian ini menunjukkan sektor jasa keuangan di Sulsel tetap tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kami melihat fundamental sektor jasa keuangan di Sulsel cukup solid. Pertumbuhan aset, DPK, maupun kredit berjalan positif dengan risiko yang terjaga. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor jasa keuangan siap mendukung pembiayaan dan pemulihan ekonomi daerah,” ujarnya.

Baca Juga: KALLA Resmikan Groundbreaking Gedung Baru RS Faisal, Siap Hadirkan Transformasi Layanan Kesehatan

Muchlasin menambahkan, OJK akan terus mendorong penguatan intermediasi perbankan yang sehat dan berkelanjutan, termasuk peningkatan akses pembiayaan produktif untuk UMKM.

“Kami ingin sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.***