SulselNetwork.com -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 7 juta data dari 450 instansi di Indonesia tersebar di situs dark web. Sebanyak 3% di antaranya terkait sektor keuangan.
Baca Juga: Suhartina Ajukan Cuti saat Hari Pertama Chaidir Syam Kembali Berkantor?
Melihat hal ini, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena menegaskan urgensi penguatan industri untuk membangun infrastruktur digital yang tangguh dan aman. Sebagai regulator, OJK pun telah mendorong penguatan keamanan siber melalui beberapa peraturan.
Di antaranya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Aturan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, agar meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kualitas pelayanan keuangan.
Selain itu, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-bank.
"Dengan amanat UU PPSK untuk mengawasi sektor keuangan digital, OJK mempertimbangkan merilis pedoman keamanan siber untuk ITSK dan kode etik penggunaan AI. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap isu penurunan digital trust," kata Sophia dalam acara Risk and Governance Summit 2024, di Jakarta, Selasa, (26/11/2024).
Lebih jauh, OJK pun mengajak para pelaku usaha jasa keuangan untuk meningkatkan Governance, Risk and Compliance (GRC), demi mendukung peningkatan kualitas jasa keuangan sekaligus langkah perlindungan bagi masyarakat.***