SULSEL NETWORK--Energi adalah denyut nadi kehidupan, dan bagi jutaan keluarga di Sulawesi, Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pertamina menjadi sumber utama untuk memasak dan menjalankan usaha. Di balik nyala api yang stabil di dapur-dapur tersebut, terdapat sebuah sistem distribusi yang kompleks dan disiplin yang dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Komitmen untuk menjamin pasokan yang aman, andal, dan berkualitas menjadi fokus utama dalam setiap lini operasi.
Proses distribusi LPG dimulai dari hulu, tepatnya di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Pertamina Patra Niaga melalui Sales Area (SA) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) secara rutin memperketat pengawasan di titik-titik krusial ini. Pada Kamis, 2 Oktober 2025, misalnya, tim SA Sulselbar melakukan monitoring intensif di berbagai lokasi strategis seperti Makassar, Gowa, Palopo, Polewali Mandar, dan Mamuju.
Tujuan utama dari pengecekan di SPPBE ini adalah untuk menjaga standar Quality dan Quantity (QQ) produk LPG Pertamina. Rainer Axel Siegfried Parlindungan Gultom, Sales Area Manager Retail Sulselbar, menegaskan bahwa monitoring dan pengecekan berkala adalah kunci untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna LPG.
"Hasil pengecekan membuktikan bahwa stok LPG di seluruh Sulselbar dalam kondisi aman dan mencukupi, dengan penyaluran yang berjalan normal serta Sarana dan Fasilitas (Sarfas) di SPPBE berfungsi optimal," kata Rainer melalui siaran pers Pertamina Patra Niaga kepada SulselNetwork.com.
Baca Juga: Menteri Bahlil: Mulai 2026 Beli Gas LPG 3 Kg Pakai NIK
Dari SPPBE, LPG didistribusikan melalui jaringan pangkalan resmi yang menjadi jembatan utama Pertamina ke masyarakat. Di Sulawesi Selatan, tercatat ada 13.641 pangkalan aktif, sementara di Sulawesi Barat terdapat 1.730 pangkalan aktif. Jaringan yang luas ini menjadi penjamin ketersediaan LPG bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
T. Muhammad Rum, Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, mengimbau masyarakat untuk selalu membeli LPG di pangkalan resmi guna menghindari indikasi penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Jaminan kualitas dan kuantitas ini juga beriringan dengan upaya Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketepatan sasaran, terutama untuk LPG bersubsidi," ungkap Muhammad Rum.
Komitmen ini bahkan mendapat apresiasi dari lembaga pengawas independen. Ombudsman Republik Indonesia, melalui Pimpinan Yeka Hendra Fatika, memberikan pujian atas pelaksanaan distribusi yang dinilai tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Saat kunjungan uji petik ke pangkalan LPG, Ombudsman mengkonfirmasi bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dilaksanakan dengan baik. Pengecekan menunjukkan konsistensi berat isi tabung, yang berarti sesuai standar berat tabung kosong 5 kg ditambah isi LPG 3 kg. Selain itu, harga jual yang diterapkan pun sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), mencegah praktik penjualan di atas batas yang merugikan konsumen.
Di tengah sistem distribusi yang ideal ini, suara masyarakat pengguna menjadi cerminan langsung dari keberhasilan implementasi di lapangan. Di Pangkep, seorang ibu rumah tangga bernama Rahmiati (45) menyoroti betapa krusialnya ketersediaan gas melon.
"Kadang saya harus jauh-jauh dari Bungoro menuju Pangkajene hanya untuk beli gas. Kebutuhan gas sangat penting, apalagi saya juga jualan gorengan keliling. Orang seperti kami ini butuh gas untuk cari uang," tuturnya, menekankan bahwa bagi pelaku usaha mikro, ketersediaan adalah napas ekonomi.
Situasi yang berbeda dialami oleh Syarif (38), seorang pengusaha katering kecil di Makassar. Ia menyambut baik program digitalisasi Pertamina.
"Sekarang beli di pangkalan resmi memang harus pakai KTP, tapi ini bagus karena setidaknya lebih terjamin dapatnya dan harganya sesuai HET. Cuma kami berharap stoknya jangan sampai langka, karena kalau sudah langka, pasti harga di pengecer langsung melonjak tinggi. Kami sebagai UKM sangat bergantung pada konsistensi pasokan ini," ujar Syarif, menyiratkan bahwa pengawasan harus terus menerus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.