BKPM Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Nusantara, Mahfud MD: Cari Terus Mas Bahlil

SulselNetwork.com-- Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data terbaru soal investor yang masuk ke Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di IKN Nusantara.

Merespons hal itu, mantan Cawapres 03, Mahfud MD mengaku terkejut. Dia lantas meminta pemerintah untuk terus mencari investor asing yang mau masuk ke IKN.

"Oooh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil," kata Mahfud MD di akun Media Sosial X @mohmahfudmd, Rabu (12/6/2024).

Baca Juga: Ramai-ramai Negarawan Jadi Amicus Curiae, Bahlil: Masa 91 Juta Pemilih Prabowo-Gibran Dianulir?

Mahfud MD juga menyoroti target pemerintah soal investor asing yang akan masuk ke IKN.

"Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Bahlil mengklaim investor baru akan masuk setelah upacara 17 Agustus.

"Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah 17 Agustus," ujar Bahlil, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Lebih lanjut, hal itu menimbang kesiapan infrastruktur dasar yang saat ini sedang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga: Punya Dua Modal Penting, Bahlil Disebut Berpeluang Jadi menteri ESDM di Kabinet Prabowo-Gibran

Bahlil mengatakan, infrastruktur dasar di IKN tahap awal akan ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2024. Bahlil juga mengakui selama ini pembangunan IKN menggunakan dana APBN, perusahaan BUMN dan investor lokal.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan, komposisi pembiayaan IKN sendiri sebanyak 80% tidak menggunakan dana APBN. Harapannya kegiatan pembangunan tidak mengganggu kinerja fiskal pemerintah.

Porsi tersebut menjadi bagian dari skema kerjasama KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), investasi asing, investasi dalam negeri, maupun dari BUMN/BUMD.