Perbedaan Gaya Kelola Uang: Menguak 'Rezim Bapak vs Ibu' ala Menkeu Purbaya dan Sri Mulyani  

SULSEL NETWORK– Kurang dari sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa telah membuat gebrakan dalam pengelolaan dana pemerintah. Langkah terbarunya yang paling disoroti adalah menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke bank-bank Himpunan Milik Negara (Himbara) untuk mendorong perekonomian.

"Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi. Jadi saya pastikan dana tersebut akan masuk ke sistem perbankan hari ini," tegas Purbaya di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Kebijakan cepat ini menjadi sorotan publik dan memunculkan perbandingan antara gaya kepemimpinan Purbaya dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, di Kabinet Merah Putih.

1. Membedah 'Rezim Ibu vs Bapak'

Perbandingan gaya kepemimpinan ini dibahas dalam siniar podcast "SPEAK UP" milik mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang tayang pada Kamis (18/9/2025). Abraham menyoroti kebijakan Purbaya yang berani menarik dana Rp200 triliun dari BI untuk disalurkan sebagai kredit, terutama bagi UMKM.

Baca Juga: DPR Minta Bansos Pangan Tambah Minyak Goreng 2 Liter, Begini Cara Menkeu Purbaya Akali Sumber Anggarannya

Dalam perbincangan tersebut, ekonom senior Yanwar Rizky membeberkan pandangannya mengenai perbandingan yang ia sebut sebagai "rezim ibu-ibu dan rezim bapak-bapak" dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Ibu Berhati-hati, Bapak Ancam di Belakang

Yanwar menjelaskan bahwa "rezim ibu-ibu"—merujuk pada gaya Sri Mulyani—cenderung menganut prinsip kehati-hatian. Menurutnya, seorang menteri keuangan dengan prinsip ini akan lebih teliti dan cenderung menahan pengeluaran jika ia menilai realisasi anggaran belum memenuhi aspek tata kelola yang baik.

"Jadi, kalau ibu-ibu jadi menteri keuangan, itu cenderung pelit," kata Yanwar. "Ini juga yang menjadi penyebab uang ditahan oleh bendahara negara, karena bendahara negara punya penilaian bahwa yang mau merealisasikan belanja itu tidak cukup memenuhi aspek tata kelola."

Baca Juga: Sisi Lain Menkeu Purbaya: Batik Biru-Cokelat Jadi 'Seragam' Andalan di Berbagai Momen Penting

Sebaliknya, "rezim bapak-bapak"—yang disematkan pada Purbaya—memiliki gaya yang lebih lugas. "Nah, kalau bapak-bapak tidak kan. 'Kau mau minta berapa?' lalu dikasih. 'Tapi kalau misalnya besok ada apa-apa, saya gantung (hukum)' begitu," terang Yanwar.

Yanwar menyimpulkan, "Kalau ibu-ibu hati-hati di depan, kalau bapak-bapak cenderung kasih dulu, tapi kalau macam-macam di belakang, siap diganyang."

3. Alasan di Balik Langkah Cepat Purbaya

Menurut Yanwar, perbedaan karakter inilah yang membedakan gaya Purbaya dengan Sri Mulyani yang dikenal penuh kehati-hatian. Ia melihat perbedaan ini sebagai gambaran sederhana dari dua pendekatan pengelolaan ekonomi yang berbeda.

Lebih lanjut, Yanwar menilai langkah cepat Purbaya dalam mencairkan dana Rp200 triliun tersebut dipengaruhi oleh mazhab ekonomi yang dianutnya. "Dia sendiri yang bilang, dirinya menganut teori likuiditas Milton Friedman," ungkap Yanwar.

"Teori likuiditas ini memang artinya tidak boleh ada dana mengendap. Uang itu harus ke luar, harus jalan," pungkasnya. Jadi, langkah Purbaya ini sejalan dengan keyakinan ekonominya bahwa likuiditas harus terus mengalir untuk menggerakkan roda perekonomian.