Tak Hanya Dipecat, Menteri Sri Mulyani Minta Irjen Periksa Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo

SulselNetwork.com-- Menteri Keuangan Sri Mulyani memecat Rafael Alun Sambodo dari jabatan Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Pemecatan dilakukan setelah harta kekayaan tak wajar Rafel terendus masyarakat setelah Putranya Mario Dandy menganiaya David anak 17 tahun hingga sekarat.

Sri Mulyani mengatakan, pencopotan Rafael dari jabatannya guna memudahkan proses pemeriksaan dan penyelidikan sumber harta kekayaan yang bersangkutan. Rafael resmi didepak pada hari ini Jumat (24/2/2023).

"Dalam rangka Kemenkeu melaksanakan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT dicopot dari tugas dan jabatan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, setelah harta kekayaan Rafael yang tak wajar itu disorot publik, Kementerian Keuangan langsung turun tangan, penyelidikan langsung dilakukan sejak 23 Februari 2023 lalu. Saat ini tim kementerian keuangan masih terus melakukan pengusutan.

"23 Februari lalu Irjen telah memeriksa harta yang bersangkutan," sambungnya.

Pencopotan Rafael didasarkan pada Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 94/2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

LHKPN Rafael Alun mencuat ke publik dan ditemukan fakta bahwa sederet kendaraan mewah yang dipakai Mario tidak tercantum di dalamnya.

Baca Juga: Mario Dandy Resmi Jadi Tersangka, Anak Pejabat Ditjen Pajak Terancam 5 Tahun Penjara

Hal ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan harta kekayaan Rafael tercatat lebih besar 4x lipat dari Dirjen Pajak Setyo Utomo. Total kekayaan Rafael Alun yang tercatat mencapai Rp56 M.

Menanggapi berbagai laporan yang masuk, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya berencana memanggil Rafael Alun untuk mengklarifikasi harta kekayaannya tersebut.

“Nanti lihat hasilnya saja kalau diklarifikasi,” kata dia, Kamis (23/2/2023),

Meski demikian, Pahala tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kapan yang bersangkutan akan diundang KPK untuk memberikan klarifikasi.

Pahala menegaskan saat ini Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK sudah bergerak untuk memeriksa seluruh harta kekayaan pejabat di Direktorat Pajak tersebut.