Kemenkes Anggarkan Pemberian Protein Hewani untuk Turunkan Stunting

SulselNetwork.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah mengganti anggaran untuk pemberian biskuit dan susu kotak menjadi pemberian produk protein hewani dalam rangka mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante S. Harbuwono, dalam diskusi memperingati Hari Keluarga Nasional ke-30 yang digelar Forum Merdeka Barat 9, Senin, 26 Juni 2023.

"Anggaran untuk pembelian susu dan biskuit sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi untuk semua posyandu, anggarannya adalah untuk memberi produk makanan protein hewani kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Itu kita kerjakan sama di semua posyandu," ungkap Dante.

Menurut Dante, perubahan alokasi anggaran untuk pemberian produk makanan protein hewani kepada anak-anak di Indonesia dilakukan setelah melewati sejumlah kajian dengan menggandeng beberapa pihak terkait.

Hasil kajian tersebut mengerucut pada efek positif yang didapatkan dari pemberian makanan tambahan dalam bentuk protein hewani dibandingkan biskuit dan susu kotak.

Baca Juga: Sebut Megawati Salah Besar, PP Muhammadiyah Tegaskan Soal Stunting yang Salah Adalah Pemerintah

"Jadi, ini saat melakukan strategi ini kita kumpulkan dari para ahli, universitas, organisasi, perhimpunan dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan supaya kita terbiasa mendapatkan modul yang baik dan akurat. Ternyata setelah kita lakukan diskusi, yang memberikan efek yang paling baik bukanlah memberikan makanan tambahan dalam bentuk biskuit dan makanan dalam bentuk susu kota tadi, tetapi dalam bentuk protein hewani," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan dua strategi pendekatan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia, yakni pendekatan spesifik dan pendekatan sensitif.

"Pendekatan spesifik berkaitan dengan pemberian makanan tambahan pada anak-anak, kemudian mencegah anak-anak menjadi sakit, dan sebagainya," pungkas Dante.

Sementara itu, pendekatan sensitif, demikian Dante, lebih berkaitan dengan faktor-faktor yang berada di lingkungan daerah setempat.

"Misalnya, kemiskinan, sanitasi yang baik, kemudian masalah budaya setempat," lanjutnya.

Menurut Dante, optimalisasi kedua pendekatan tersebut menuntut kolaborasi lintas komponen, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misalnya, pendekatan spesifik sudah dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, tetapi pendekatan sensitifnya itu tidak dilakukan.

"Ini memang butuh komitmen tidak hanya dari pemerintah pusat secara eksklusif tetapi juga peran pemerintah daerah," tegasnya.