OJK Sulselbar Jaga Kepercayaan Publik, Kinerja Perbankan Terus Tumbuh Positif

SULSEL NETWORK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Hingga Juni 2025, industri perbankan di Sulawesi Selatan mencatat kinerja yang tetap positif, tercermin dari pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit yang solid.

Berdasarkan data OJK, total aset perbankan Sulsel mencapai Rp207,33 triliun, tumbuh 5,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara DPK naik 7,73 persen menjadi Rp141,69 triliun, dan penyaluran kredit meningkat 3,89 persen menjadi Rp167,47 triliun.

Baca Juga: Perbankan Sulsel Tumbuh Stabil, NPL Terkendali dan Aset Tembus Rp207 Triliun

Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin menyampaikan, pertumbuhan ini menjadi bukti kuat bahwa sektor jasa keuangan di Sulsel tetap dipercaya masyarakat.

“Kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan masih tinggi. Rasio LDR kita mencapai 120,30 persen, menunjukkan fungsi intermediasi berjalan optimal, sementara rasio NPL tetap terkendali di 2,99 persen,” ujar Muchlasin.

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak hanya menunjukkan ketahanan sistem keuangan, tetapi juga peran aktif perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

 “Kami mendorong agar perbankan memperluas akses pembiayaan, terutama ke sektor produktif dan UMKM, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.

 Baca Juga: Kinerja Sektor Keuangan Sulsel Tetap Kinclong, Kredit dan DPK Tumbuh Positif

Selain perbankan, industri keuangan non-bank di Sulsel juga menunjukkan geliat positif. Tercatat ada 83 perusahaan asuransi, 60 perusahaan pembiayaan, 5 modal ventura, dan 16 perusahaan efek yang aktif beroperasi.

Muchlasin menegaskan, OJK Sulselbar akan terus berperan menjaga kepercayaan dan memperkuat inklusi keuangan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.

 “Fokus kami adalah memastikan masyarakat makin mudah mengakses layanan keuangan formal yang aman, adil, dan bermanfaat bagi kesejahteraan,” pungkasnya.***