SULSEL NETWORK – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Kali ini, ia secara spesifik menyoroti alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya menyatakan, ia akan memberikan batas waktu hingga akhir Oktober bagi BGN untuk menyerap anggaran MBG. Jika dana tidak terserap, ia tidak akan ragu untuk menariknya kembali. "Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapan hanya akan sekian, ya kita ambil juga kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang," tegas Purbaya di kantornya, Jumat (19/9/2025).
Menurut Purbaya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada "uang nganggur" yang mengendap di K/L hingga akhir tahun.
Baca Juga: Perbedaan Gaya Kelola Uang: Menguak 'Rezim Bapak vs Ibu' ala Menkeu Purbaya dan Sri Mulyani
Meskipun MBG merupakan salah satu program prioritas Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya menyebut langkah penarikan dana ini sudah mendapat restu dari Presiden.
"Kalau uangnya enggak bisa diserap enggak setuju, dia (Prabowo) enggak setuju juga enggak bisa diserap, enggak merubah apa-apa, kan?" kata Purbaya. Ia menambahkan, Presiden Prabowo menyambut baik rencana tersebut, bahkan menyebutnya sebagai langkah yang "bagus."
Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pendekatan "stick and carrot" yang ia terapkan. "Kalau tidak ada sanksi ya mereka santai-santai aja. Kalau bisa lebih cepat, ditambah lagi uangnya, tapi hitungan kita tidak mungkin kelihatannya," ujarnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui adanya perlambatan penyerapan anggaran di awal program. Pada Januari, penyerapan anggaran hanya mencapai Rp190 miliar dari 190 satuan pelayanan. Namun, hingga Kamis (18/9/2025), jumlah satuan pelayanan telah melonjak menjadi 8.344, dengan penyerapan anggaran mencapai Rp8,3 triliun.
BGN menargetkan 10 ribu dapur aktif pada akhir September, dengan harapan bisa menyerap anggaran hingga Rp10 triliun pada awal Oktober. Target selanjutnya adalah 20 ribu satuan pelayanan pada Oktober, yang diharapkan dapat menyerap anggaran hingga Rp20 triliun pada November.
Sebelumnya, dalam rapat kerja perdana dengan DPR, Purbaya mengusulkan sanksi unik bagi K/L yang lambat menyerap anggaran: mereka harus menjelaskan langsung kepada publik.
"Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN, Dadan Hindayana) suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya," canda Purbaya kala itu.
Ia juga berencana membentuk tim khusus untuk memonitor penyerapan anggaran program-program pemerintah. "Kalau mereka enggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya... kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat," tegasnya.