FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pegiat media sosial yang juga aktivis Nicho Silalahi angkat suara terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang jadi syarat mengurus sejumlah dokumen.
Seperti diketahui kartu BPJS Kesehatan akan jadi syarat untuk proses jual beli tanah atau rumah, pengurusan SIM, STNK, SKCK hingga perjalanan ibadah seperti umrah dan haji.
Nicho mengatakan kepesertaan BPJS atau asuransi kesehatan bukanlah kewajiban apalagi sampai rakyat dipaksa.
"Yang gue tahu kalau asuransi kesehatan itu bukan paksaan, Brengsek ga atas nama negara membuat aturan untuk memaksa rakyatnya ikut bayar asuransi kesehatan?," tulisnya di akun Twitternya pada Senin, 21 Februari 2022.
Baca Juga: Sebut PHK Bukan Lagi Kiamat Kecil, Eko Kuntadhi: Kini Ada JKP yang Dibayarin Negara
Kata Nicho, harusnya pemerintah menyediakan layanan gratis untuk kesehatan dan pendidikan.
"Pemerintah itu harusnya menyediakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Untuk Seluruh Rakyatnya bukan Malah Jadi Dracula," ungkapnya di akun @Nicho_Silalahi.
Nicho menegaskan pemerintah atau negara harus bebaskan biaya kesehatan, negara harus bebaskan biaya pendidikan, itulah gunanya negara.
"Negara jangan berbisnis pada kedua sektor (Kesehatan dan Pendidikan) yang paling penting. Jika kedua sektor itu menjadi tanggung jawab negara maka kemakmuran bagi seluruh rakyat," pungkasnya. (***)
Artikel Terkait
Respon Pernyataan Menaker Soal Aturan JHT, Nicho Silalahi: Kalau Sayang, Naikkan UMR
Fraksi Demokrat Sebut Aturan JHT Kebijakan Otoriter
Gus Umar Semprot Gus Miftah Soal Pertunjukkan Wayang Mirip Khalid Basalamah, Katanya Cuma Cari Sensasi Saja