3 Fakta Utang RI Tembus Rp9.138 Triliun di Tengah Bayang Pajak Masa Depan: dari Rasio Dinilai Terkendali hingga Risiko Kurs Terbatas

Sebagai pembanding, Malaysia mencatatkan rasio utang 61,9 persen, Filipina 62 persen, Thailand 62,8 persen, India 84,3 persen, dan Argentina 116,7 persen.

Sementara Vietnam berada di kisaran 37,2 persen, hampir setara dengan Indonesia.

Suminto menambahkan, naiknya nominal utang tidak selalu berarti memburuk, sebab kenaikan PDB turut memperkuat kemampuan bayar negara.

“Utang akan dibiayai oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menyebabkan kita mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi juga,” tambahnya.

Baca Juga: Menelisik Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan KUR bagi Jutaan UMKM, OJK Sulselbar Dukung Langkah Pemulihan Sektor Usaha Kecil

Mayoritas Utang dalam Rupiah, Risiko Kurs Terbatas

Menurut Kemenkeu, struktur utang Indonesia juga relatif sehat, yaitu sekitar 71-72 persen utang kini dalam mata uang rupiah, sedangkan sisanya 28-29 persen dalam valuta asing.

“Ini merupakan komposisi yang baik sehingga kita dapat mengelola risiko pergerakan kurs dengan baik,” tutur Suminto.

Kondisi ini, menurutnya, membuat Indonesia tak terlalu rentan terhadap fluktuasi nilai tukar atau kurs yang kerap mengguncang pasar keuangan global.

Menkeu: Nominal Bukan Segalanya

Di lain pihak, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan total utang sebesar Rp9.138 triliun masih dalam batas aman dan tidak perlu dijadikan hal yang patut dikhawatirkan.

“Kalau acuan utang bahaya besar atau enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya," terang Purbaya dalam sesi media gathering daring, pada Jumat, 10 Oktober 2025.

"Ini kan Rp9.000 triliun itu sekarang masih di bawah 39 persen dari PDB, kan? Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman,” imbuhnya.

Purbaya lalu membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara besar lain, yaitu Jerman di atas 100 persen, Amerika Serikat di atas 100 persen, bahkan Jepang lebih dari 250 persen.

Meski begitu, Menkeu menegaskan pihaknya akan menekan penerbitan utang baru dengan memperbaiki kualitas belanja negara.